Less Summer Update Info Perpajakan

Per 1 2025

❤️

Karena WP bukan anda saja

🌟

Dulu saat masih jadi admin sering kirim pesan lewat terminal.


wall "System will go down at 17:00 PM"

Sistemnya udah kek badak, gak pernah down

Di KPP ada aplikasi melati, setiap keluhan anda akan ditindak lanjuti segera.

Jadi silakan lapor langsung ke KPP

Posting error di grup telegram atau WA tidak akan membantu banyak.

Kami hanya mengatakan turut berduka.

Ya udah gitu aja.

Terkait coretax yang error terus tiap hari.

Amankan diri masing-masing.

Gak ada obat, apotik tutup, belum bisa login coretax.

Langkah pertama:
1. Laporkan seluruh eror ke email [email protected] c.c. email KPP menggunakan email yang terdaftar di coretax atau email perusahaan.

2. Buat kliping terkait error ini, bisa dari grup, Instagram dll.

2-3 tahun lagi kita akan menghadapi SP2DK nya.

Bersiap lah mulai sekarang

Masih relevan kah isu Masa? Tidak sama

Dulu kalau mau ke kampung.

Memang gak banyak rambu lalulintas, tapi jalan nya banyak yang rusak.

Yang ini.

Rambunya banyak, jalanannya juga rusak.

😌

error massal coretaxnya

Saya diwajibkan untuk mendaftarkan diri.

Setelah mendaftarkan diri, saya diwajibkan melaporkan penjualan dan membayar sejumlah nilai tertentu untuk sesuatu yang tidak dapat saya nikmati secara langsung.

Dan saya akan dikenakan sanksi jika tidak menjalankannya.

Dilain pihak, tempat saya melapor dan membayar tidak berjalan dengan baik.

Terus saya komplain?

Bagaimana dengan transisi tarif PPN untuk barang mewah?

Ada masa transisi dari 1 hingga 31 Januari 2025, di mana untuk barang mewah, tarif PPN 12% dihitung dengan DPP nilai lain (11/12 dari harga jual). Mulai 1 Februari 2025, tarif PPN 12% untuk barang mewah dihitung dari harga jual atau nilai impor secara penuh.

Selamat malam Bapak Ibu
Alhamdulillah beberapa progress yang telah di selesaikan per tanggal 11 Januari kami sampaikan malam ini, untuk dapat digunakan sebagai pedoman

Isu yang telah berhasil diperbaiki dan selesai :
- PIC dan Impersonates ✅
- ⁠WP WNA ✅
- ⁠upload faktur pajak format *.xml ✅ sudah bisa 1.000 per sekali upload baik WP secara mandiri maupun melalui PJAP. _Signing_ 500 FP per menit (disarankan dilakukan secara bertahap).

tgl 11 Januari 2025 kmrn terdapat beberapa kasus pengulangan (dalam laporan tercetak tebal untuk 11 Januari 2025).
- ketetapan yg blm muncul, sudah diselesaikan. info migrasi data incremental telah dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2024.
- ⁠terdapat beberapa wajib pajak dalam cetakan faktur, data penjual pembeli tidak muncul, namun dalam sistem ada. kendala ini akan diselesaikan dalam waktu 1 hari penyelesaian.

Demikian yang dapat kami update Bapak Ibu.

Apa tujuan dari PMK 131/2024?


Tujuannya adalah untuk mewujudkan aspek keadilan dalam penerapan tarif PPN, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengurangi potensi kebocoran pajak dengan memberikan kejelasan hukum dan kepastian bagi para pengusaha kena pajak.

Bagaimana penyesuaian DPP untuk barang dan jasa non-mewah?


Untuk barang dan jasa non-mewah, DPP dihitung dengan nilai lain, yaitu 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, yang berarti tarif efektif PPN tetap 11% meskipun tarif formal yang digunakan adalah 12%.

Apakah ada perlakuan khusus untuk barang mewah dalam PMK 131/2024?


Ya, barang mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) akan dikenai PPN dengan tarif 12% langsung dari harga jual atau nilai impor.

Apa yang diatur dalam PMK 131/2024 mengenai tarif PPN?


PMK 131/2024 menetapkan tarif PPN sebesar 12% untuk barang dan jasa mewah. Untuk barang dan jasa non-mewah, tarif PPN 12% dihitung dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain, yang setara dengan 11/12 dari harga jual atau nilai impor, sehingga efektifnya tetap 11%.

Info update malam ini pukul 20.00:

- Pembatasan role (hanya pic, drafter dan signer 21 yg bisa melihat data pph 21) sdh dideploy, shg mdh2an bs menjawab concern wp terkait isu confidentiality data 21 🙏🏻
- ⁠upload xml atas bupot sdh bs atas 1000 row/upload

Balikpapan timur nih

Siapa sih yang error??

yang lain baik semua.

Udah dimaafin, kan?

Down time dulu 😊

Sudah mohon maaf lho

Andaikan maaf nyelesaiin masalah

Maka ga perlu ada KPI BUPER

Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Terdapat dua cara melakukan penandatanganan elektronik pada Coretax, yaitu TTE tidak tersertifikasi menggunakan Kode Otorisasi DJP atau TTE tersertifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelengga­ra Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kode Otorisasi DJP merupakan alat verifikasi dan autentifikasi untuk TTE yang memiliki pengaman berupa passphrase yang wajib pajak tentukan sendiri.

Sekedar Info : Sertifikat tanda tangan digital yang sore ini lancar digunakan untuk ttd faktur adalah Privy ID

Bagi Bapak ibu yang masih terkendala ttd faktur karena menggunakan Kode Otorisasi DJP namun butuh segera, sebagai alternatif dapat mencoba Privy ID.



Boss privy endorse donk

Kami bukan bagian dari DJP.

Kami adalah partner Anda dalam mematuhi regulasi pajak dengan sempurna.

Jam 11.00 tadi telah dilakukan improvement performance terutama pada proses upload efaktur. Dampak dari ini, proses upload efaktur sudah tidak ada batasan (sebelumnya 4.000 parameter, atau setara dengan sekitar 100 faktur, menjadi tidak ada batasan). Jadi, WP sudah dapat melakukan upload efaktur sendiri. 🙏

mohon maaf

Teams nya terkendala di akses file jadi belum bisa kirim apa-apa dan belum buka pendaftaran baru.

saya kirim kesini saja dulu.

Btw, ada yang jual xml efaktur.

5.000.000

Dan laku

Pengumuman nya sudah terbit ya

KT_2_2025_Keterangan_Tertulis_Implementasi_Coret_250110_144959.pdf

Ini ya.

E-faktur jangan dihapus dulu

Ruwet atau tidak tau caranya??

Hari ini adalah jum'at keramat


tunggu pengumuman...

.

error coretax.

jadi tidak perlu ada BA Kahar

https://pajak.go.id/id/pengumuman/pemenang-tender-pengadaan-system-integrator-sistem-inti-administrasi-perpajakan-core-tax

istri FTU

contoh scraper data DJP.

Masih mau main-main??

Apalagi yang sudah terintegrasi dengan coretax. datanya pasti lebih bagus

Scrapper/Crawling???

Data coretax ini bisa dicrawling lalu dijadikan database dan disajikan dalam bentuk analisa untuk penerbitan SP2DK.

Makanya coretax ini mudah dan memudahkan

setelah saya mengecek seluruh link di coretax, ketemu error ini


seperti nya error ini muncul karena saya terlalu cepat untuk klik tiap menu. jadi terbaca sedang crawling

perlambat klik antar menunya

wah, ini menu yang bakal kita sering gunakan

Mari kita aktifkan

cara tau email terdaftar di DJPonline

buka gmail lakukan pencarian dengan kata kunci DJP

lalu lihat email kepada:

contohnya disini [email protected]

Sudah tahu caranya login ke Coretax DJP?

Cukup kunjungi https://www.pajak.go.id/coretaxdjp dan masukkan ID pengguna (NIK/NPWP) beserta kata sandi DJP Online.

Jangan lupa, kode captcha juga diperlukan!

https://whatsapp.com/channel/0029VaxOUaWDeONB1JaDXr3m

#CoretaxLogin
#KawanPajak

Pantas gak selesai-selesai errornya.

Ternyata add masa pajak

coretax ini bikin bingung.

teryata ada 2 coretax

salahsatunya ini
https://coretax.jakarta.go.id/login

https://whatsapp.com/channel/0029VaxOUaWDeONB1JaDXr3m

Coretax menggabungkan semua layanan perpajakan dalam satu platform. Pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran semua di sini!

https://whatsapp.com/channel/0029VaxOUaWDeONB1JaDXr3m

#CoretaxOneStop
#LayananPajak

Yang ga bisa impersonate karena g muncul d Login PIC

Coba
- Login dl pke Login badan
- profil saya - informasi umum - pihak terkait
- edit bagian orang yg ad centang penanggung jawab
- d bagian tanggal mulai diisi 1 januari 2025
- tanggal akhir diisi bebas tahun 20xx

Impersonate banyak yang tidak berhasil

karena banyak datanya sudah tidak sesuai dan tidak pernah mengajukan perubahan data di KPP

Dalam Coretax, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Coretax (baik badan maupun op dengan perwakilan) dapat dijalankan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai pengurus/wakil atau kuasa yang telah ditunjuk.

#impersonate
#CoretaxDJP

PMK 131/2024 resmi terbit!

Tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah.

——
Artinya semua barang adalah barang mewah

#PPN12Persen
#BarangMewah
#PMK131

Selamat datang era baru perpajakan di Indonesia!

Coretax DJP resmi diluncurkan mulai 1 Januari 2025. (Lebih tepatnya beberapa jam sebelum 1 januari)

Akses sistem baru ini untuk pengalaman perpajakan yang lebih mudah dan efisien.

#CoretaxDJP
#PerpajakanIndonesia

Faktur Masukan nya nanti otomatis terkreditkan seluruhnya di setiap masa? karna jika melihat pmk 81 pasal 376 ditulis masih bisa di kreditkan 3 masa berikutnya.

Jawab:

Tidak otomatis terkreditkan kak. Hanya otomatis ada di daftar Pajak Masukan. Kakak dapat memilih mau dikreditkan atau tidak. Kemudian kelebihan Coretax nanti adalah fitur "back to approved" dimana saat kita salah mengkreditkan suatu faktur, bisa kita kembalikan menjadi posisi "netral" (belum dilakukan pengkreditan).

Kode barang di coretax

#coretax
#XML

Terdapat perubahan format dokumen dalam proses bisnis pelaporan SPT di Coretax mulai dari bukti potong, faktur, dan lampiran-lampiran yang wajib diunggah:

• CSV to XML (e.g Bukti Potong, Faktur, Lampiran SPT Badan seperti Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal, Daftar Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa)

• PDF to XML (e.g. Lampiran SPT Badan seperti Dafnom Biaya Promosi, Dafnom Biaya Entertainment dan Daftar Piutang Tak Tertagih)

Berikut ini persiapan yang dapat dilakukan Wajib Pajak.

Tolong dicek profil DJPONLINE nya

Pengumuman masa transisi MFA

#REPO@lesssummerupdate

Perbedaan tidak lapor vs lapor nihil

Ini seperti perbedaan kosong dan nol


Tidak lapor, arah penyelesaiannya adalah bukper

Lapor nihil, penyelesaiannya bisa berupa pemeriksaan all taxes

Mungkin karena KPP diserbu WP.

Manfaatkan untuk update data

Back to basic

Kebocoran data ditengarai dari laptop WP yang sudah disusupi malware

Ternyata sumber kebocoran data itu karena pinjam pakai akun DJPonline.

Makanya pakai MFA ini

Sebelum ke KPP.

1. Chat via WA, tanyakan seluruh yang mau ditanyakan.

2. Tanyakan ulang via Instagram KPP

3. Ke KPP, tanya lagi. Pertanyaan sama diulang beberapa kali dan buat resume untuk dipastikan ke petugasnya.

Di luaran sana sedang banyak penawaran jasa untuk perbaikan email, no HP.

Apa teman-teman gak berpikir ini emang kesengajaan ya.

Biar error dan buka jasa perubahan data.

Gimana caranya dia rubah data? Kalau bukan orang dalam

sedang men-translate bahasa SP2DK ke bahasa yang dipahami oleh direktur.

Kalau dapat penghargaan pajak, jangan bangga.

Karena dinas-dinas gak pernah dapat penghargaan padahal mereka pembayar pajak terbesar

jadi fitur lupa pasword djponline skrg ga ada ubah email

untuk ubah email dan no hp harus ke TPT
akan ada kode verifikasi yang dikirim k email / no hp

Ini alasan bulan desember 2024 harus ke TPT

Jadi gini ya.

Email dan No Hp yang didaftarkan adalah email dan hp pengurus.

Bukan staf.

Ini baru urusan login lho

Belum ngisinya.

Belum sumber datanya

Belum berkasnya

MFA merupakan Pemaksaan secara halus untuk update data sebelum era Coretax

Daftar istilah umum dipajak:

PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PPn : Pajak Penjualan —> saat ini hanya di PKP2B dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pbk bukan Pb: Pemindahbukuan

Pemb bukan Pb: Pembetulan, merujuk ke SPT Masa dan SPT Tahunan.

Fiskus : Petugas Pajak — ASN Pajak

Orang Pajak : Hanya yang berstatus ASN dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak.


Lebih Bayar X Lebih Setor :
1. Lebih Bayar, Status di SPT, sama dengan status Jomblo, Nikah, Pacaran.

2. Lebih Setor : Harusnya bayar 1000, tapi bayar 2000

Simulator nya simulator coretax

biar yg g dapet akses setelah daftar sim coretax, biar dibukain lagi ma yg disebutin disitu

Ar melihat Laporan keuangan WP

Kementerian Penerimaan Negara

Fitur Suspend di Coretax

Phising

Ada dua materi baru coretax.

Insya Allah sore di upload

Kalau memang benar ada Tax Amnesti.


Untuk apa menanggapi SP2DK.

bisa bayar bayar dua kali untuk tahun yang sama?

Pendapat diatas benar gak?

Setiap wajib pajak orang pribadi harus memiliki sertifikat digital atau kode otorisasi DJP, karena tidak mengenal lagi konsep Sertifikat Elektronik untuk Badan usaha.

Sertifikat ini diperlukan untuk menandatangani bukti potong/faktur/SPT.

Untuk penandatangan dokumen perpajakan secara elektronik, setiap wajib pajak orang pribadi harus:

- mengajukan Kode Otorisasi DJP; atau
- mendaftarkan Sertifikat Digital yang dimiliki

» di portal Coretax » Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital.

Business code adalah kode NITKU.

NITKU adalah singkatan dari Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, yang pada sistem Coretax akan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (WP) Cabang.

Pendaftaran cabang usaha Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan melalui menu "Perubahan Data" dengan menambahkan Tempat Kegiatan Usaha, dan akan diterbitkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) atas setiap cabang usaha yang ditambahkan.

NITKU atau cabang perusahaan akan diberikan akses menggunakan NPWP kantor pusat perusahaan dengan hak akses (role) yang berbeda-beda untuk pembuatan bukti potong &/ faktur pajak. Pembuatan bukti potong &/ faktur pajaknya akan disesuaikan dengan hak akses yang dimiliki cabang perusahaan tersebut. » berdasarkan assign role/ hak akses pegawai » bupot/faktur terbit dengan NPWP pusat namun ada identitas NITKU

Alamat pembeli mengacu pada alamat NPWP kecuali untuk pemasukan barang ke Kawasan sesuai dengan PER-03 dan perubahannya.

Welcome efaktur

Penarikan modal oleh pemegang saham. Tidak dikenai pajak atau tidak dianggap sebagai dividen.

Logiknya udah ketemu. Tinggal dasar hukumnya

Yang masih error efakturnya

TA lagi

Saat ini antrian masuk di sistem DJP

sangat sedikit.

silakan dicoba kembali aplikasinya

Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksanaan-sistem-inti-administrasi-perpajakan-coretax Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Jakarta, 15 November 2024 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). PMK Nomor 81 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Latar belakang penerbitan PMK ini adalah kebutuhan akan regulasi dalam rangka pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel dan fleksibel. Seperti diketahui reformasi pajak melibatkan 5 (lima) pilar, yaitu pilar Organisasi; Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi dan Basis Data; Proses Bisnis; dan Peraturan Perundang-undangan. Pilar Teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis inilah yang perlu diatur melalui regulasi yang komprehensif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan bahwa poin-poin yang diatur dalam PMK ini menjadi dasar hukum implementasi hasil penataan ulang proses bisnis (Business Process Reenginering) pada sistem inti administrasi perpajakan yang baru. “PMK ini berdampak pada 42 (empat puluh dua) peraturan yang sekarang masih berlaku. Saat ini kami sedang menggodok aturan turunan yang merupakan petunjuk pelaksanaan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan aturan pelaksanaan tersebut kami harap pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 akan mudah tercapai,” ujar Dwi. Terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2024 memfasilitasi kemudahan-kemudahan yang akan dinikmati oleh Wajib Pajak. Kemudahan tersebut di antaranya: Registrasi menjadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless), melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pihak lain (omni channel), dan tervalidasi dengan sumber data (single source of truth). Tersedianya Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account) yang dapat diakses secara daring melalui Portal Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan/atau memuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Penyeragaman tersebut memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak. Keberadaan deposit pajak dapat menghindarkan Wajib Pajak dari risiko keterlambatan pembayaran pajak. Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas PPh, Wajib Pajak harus melampirkan SKF Wajib Pajak dan/atau seluruh pemegang saham. Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, satu kode billing hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak. Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur prepopulated. Sebelumnya, fitur prepopulated amat bergantung pada pelaporan SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. Ke depannya, fitur prepopulated otomatis akan tersedia dalam Coretax karena bukti potong dibuat di sana. Fitur ini tidak hanya mengakomodasi PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh akan lebih efisien. Pendaftaran objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dilakukan pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.

Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id.

Sudah normal ya gaes.

Silakan dicoba kembali aplikasinya secara bersamaan.

Biar kembali error

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, sejak tanggal 16/11/2024 21:30 sedang terdapat kendala pada server e-Faktur. Saat ini sedang ditangani oleh Tim Pengembang dan DevOps. Terima Kasih

Tidak ada error di server efaktur

seluruh server on semua

INFO:

per desember seluruh wp akan diminta untuk melakukan pemutakhiran data.

hubungannya dengan impersonate di sistem coretax.


——
DWYOR, jangan sampai gak bisa buat SPT Masa PPh 21 ya

Apakah piutang ke pemegang saham sudah pasti dividen?

1,5 bulan lagi sistem baru DJP sudah berjalan.

Jangan mepet-mepet ikut sosialisasinya

Ini bedanya

kanan kudunya yg mau ngembangin sendiri k format xml

klo kiri yg input2 via excel.


Cara xml via Excel bisa dibaca di grup underground

xml coretax sudah saya upload

silakan digunakan sebagaimana mestinya

Akhirnya Jatim 1 menerbitkan penghapusan sanksi administrasi

ND nya bisa dicek via repo

Skema Impor coretax sudah terbit secara resmi.

Silakan download

Ini repository file perpajakan.

Teman-teman dari teams diskusipajak silakan merapat kesini

🔥🔥🔥ini penting sekali

Materi sudah ditangan.

Aman untuk coretax

#Coretax
#peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
~ Sertifikat Elektronik, EFIN, dan kode verifikasi yang dikeluarkan oleh DJP dapat digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban untuk:
a. Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024;
b. Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024;
dan/atau
c. Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024;

~ sarana aktivasi Akun Wajib Pajak dan penggunaan Sertifikat Elektronik serta Kode Otorisasi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik harus tersedia paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025.

Selamat siang rekan-rekan, ijin menyampaikan ND penyampaian template XML versi final untuk dapat disampaikan kepada WP yg membutuhkan 🙏🏻


Di dalamnya include:

- template XML versi final
- ⁠reference code yg digunakan
- ⁠penjelasan atas validasi yg digunakan
- ⁠converter Excel to XML


Untuk materi edukasi terkait penggunaan XML di Coretax termasuk manual guidenya, saat ini sedang disiapkan oleh rekan2 penyuluh P2humas dan rencananya akan didiseminasi ke KPP mulai minggu ini

Demikian kami sampaikan dan terima kasih🙏🏻


———

Presentasi penggunaan xml saya kirim via repo

Apakah Pengurus Wajib Hadir di KPP?


Pada zaman dahulu kala.

Udin dan Budi merupakan sahabat sejati.

Kemana-mana selalu bersama.

Ketika dewasa mereka pun akhirnya membuka usaha bersama.

Saking suksesnya, sampai mereka berhasil membangun sebuah mall.

Dilihat lokasinya yang sangat strategis, mereka kepikiran untuk mengembangkan usaha. Kenapa gak ditambah dengan usaha hotel?

Setelah rapat panjang. Akhirnya diambil keputusan, akan ada penambahan modal dari si Udin.

Penambahan modal ini menjadikan Udin pemilik modal 99,9%.

Let's go hotel udah jadi. tenan besar udah masuk?

Laba juga menjadi besar, otomatis dividen juga besar.

Budi bertanya, lho dividen saya kok kecil?
Si Udin cuma ngomong, kita kan sudah sepakat tambah modal.

Budi merasa dicurangi.
Dibuatlah dewan direksi tandingan.

Kasus masuk pengadilan.

Semua cara dilakukan untuk dapat pengakuan di pengadilan termasuk permintaan sertel, lapor PPN, lapor PBB, lapor PPh.

----

Apakah kasus ini benar terjadi? silakan cek podcast mantan menko.
Kasus seperti ini banyak terjadi.


Perusahaan anda saat ini berjalan dengan baik,
bisa beralih ke orang lain.

mau gugat, ya gak bisa. nama anda sudah gak ada di akta😂

---

Maka hadir nya pengurus di KPP, sebenarnya baik untuk perusahaan anda

18 April 2019

Saat kerja ditambang

Informasinya akun simulator akan terdampak maintenance.

saya share di teams

Kopi belum habis.

SP2DK sudah dikirim pagi ini

INGAT:

Potput atas
PPh pasal 21
PPh pasal 22
PPh pasal 23
PPh pasal 4 ayat (2)
PPh pasal 15
PPh pasal 19
PPN
PBB

Merupakan sub kategori dari kewajiban pajak.

Diatas ini, ada lebih dari 5 pengkategorian kewajiban perpajakan

Kapan???

masih beliau. yang penting kinerja bagus...

Ngapain cari yang belum jelas

yang penting negara stabil

Ayo Gunakan Konsultan Pajak!!!

Karena terlalu sering dikunjungi dan disurati

Apakah data family tax unit terbatas pada anggota
keluarga yang ditanggung?

cek teams

keliatannya canggih

Hapus dulu,

Materinya harus pilah-pilih

diskusipajak.com

di teams ada dua ahli coretax,

silakan gunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin

diskusipajak.com memiliki dua layanan utama

1. umum dengan durasi 6 bulan
2. Privat, konsultasi via telepon durasi 1 bulan.

konsultasi sampai puas

semoga dapat membantu rekan-rekan semua

Sebagai informasi untuk yang privat didominasi konsultasi SP2DK dan pemeriksaan.