Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP @d41lkpp Channel on Telegram

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

@d41lkpp


Channel telegram ini dibentuk sebagai media edukasi proses pengadaan barang/jasa.

d41lkpp (Indonesian)

Selamat datang di Channel Telegram resmi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, dengan username @d41lkpp! Channel ini didirikan sebagai media edukasi untuk proses pengadaan barang/jasa. Bagi Anda yang tertarik dalam memahami lebih dalam mengenai hukum dan proses penyelesaian sanggah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, channel ini adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan informasi aktual dan terkini. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP adalah lembaga yang bergerak di bidang advokasi dan penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang/jasa di tingkat pemerintah pusat. Channel ini menyediakan berita terbaru, panduan praktis, tips, dan saran yang berguna bagi para pelaku usaha, penggiat hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami seluk-beluk hukum pengadaan barang/jasa. Jadi, bergabunglah sekarang dengan @d41lkpp dan jadilah bagian dari komunitas yang peduli akan transparansi dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah!

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

14 Nov, 02:42


Dalam rangka memasuki tahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan baru yang perlu diantisipasi baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dalam menghadapi perkembangan kebutuhan pembangunan daerah, dinamika kebijakan nasional dan antisipasi tantangan maka diperlukan perencanaan dan penyusunan APBD yang optimal,
responsif dan adaptif.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema "Sharing Session Praktik Terbaik Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" dengan narasumber Dr. S. Ruslan (Praktisi/Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 14 November 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Terimakasih

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

12 Nov, 06:17


izin mengingatkan Bapak/Ibu

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

11 Nov, 03:36


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan (Pentas Pengadaan) bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Creative Financing, Studi Kasus: "Pemilihan Mitra Strategis Dalam Rangka Pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas dan Revitalisasi Stasiun Sudirman"* dengan narasumber PT. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Selasa, 12 November2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

03 Nov, 23:31


๐Ÿ“ข โ€œSOSIALISASI PERATURAN LKPP NOMOR 4 TAHUN 2024โ€ ๐Ÿ“ข

๐Ÿ—“๏ธ Tanggal: Senin, 4 November 2024

โฐ Waktu:
Sesi I 09:00 WIB
Sesi II 13:30 WIB

๐Ÿ“ Tempat: Daring (Via Ms.Teams)

๐Ÿ”— Registrasi:

SESI-I (UKPBJ/PPK/POKJA)
https://bit.ly/Daftar-PerLKPP424-Sesi-I

SESI-II (AUDITOR)
https://bit.ly/Daftar-PerLKPP424-Sesi-II

Haii Sobat Kredibel! ๐ŸŒŸ
Kami dengan senang hati mengundang Anda untuk bergabung dalam Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini!

Kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan. Untuk info lebih lanjut, hubungi
Sdr. Sugi (0857 2274 5852)
Sdr. Aziz (0857 3106 8438)

Terima kasih! ๐Ÿ™

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

01 Nov, 00:46


Saat ini ada 2 (dua) ketentuan pengaduan pengadaan yaitu terdapat dalam UU Administrasi Pemerintahan juncto Perpres PBJ dan UU Kepolisian. Bahwa dikarenakan adanya lebih dari 1 (satu) mekanisme tersebut menjadi sumber utama pengaduan pengadaan belum terkelola dengan baik serta membuat masyarakat mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahan pengadaan kepada APIP atau kepada APH.
Berdasarkan hal tsb, diperlukan adanya kejelasan kompetensi dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa dan mekanisme penanganan pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah serta alternatif solusi agar pengaduan terkait permasalahan barang/jasa dapat terkelola dengan baik dan tertib, sehingga terciptanya kepastian hukum untuk seluruh pihak.

Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perspektif UU Administrasi Pemerintahan dan UU Kepolisian* dengan narasumber Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 09.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Jumat, 1 November 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

23 Oct, 06:30


izin mengingatkan Bapak/Ibu

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

22 Oct, 04:17


Selamat siang, Bapak/Ibu.

Mohon izin menyampaikan dokumen Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Adapun dokumen dapat diunduh melalui tautan berikut:
https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-4-tahun-2024

Terima kasih

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

22 Oct, 01:27


Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat potensi risiko dalam implementasi pelaksanaan pekerjaan, maka perlu adanya pengendalian kontrak yang mana para pihak melakukan pengendalian/pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Pengendalian Kontrak Logistik Pemilu 2024* dengan narasumber dari Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum RI
Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Rabu, 23 Oktober 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

16 Oct, 11:53


Kamis tgl Besok ya bapak ibu
17 okt

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

16 Oct, 11:41


Hallo Sobat Kredibel!!
LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Selanjutnya mengingat pada hasil penilaian ITKP Tahun 2023 dan 2024 UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM "Sangat Baik" dan berbagai penghargaan yang telah diperoleh dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Hukum dan HAM, Bagaimana strategi atas pencapaian UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM sehingga memperoleh predikat ITKP "Sangat Baik"??

Temukan jawabannya pada *PenTas Pengadaan* dengan tema *"Sharing Session Strategi Mendapatkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Dengan Predikat Sangat Baik"*

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, Oktober 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Jangan lupa mendaftar pada https://sertifikasipbj.lkpp.go.id/ untuk mendapatkan e-sertifikat!!
Kami tunggu partisipasinya Sobat!!

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

10 Oct, 03:23


Dalam upaya peningkatan kontribusi penggunaan Produk Dalam Negeri yang dihasilkan oleh BUMDES/BUMDESMA dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pembahasan secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman terkait hal tersebut.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema Pemberdayaan BUMDES/BUMDESMA dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan narasumber dari Kepala UKPBJ Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 10 Oktober 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

08 Oct, 06:26


๐ŸŒŸ Sosialisasi Uji Kompetensi JF PBJ Melalui Penjenjangan! ๐ŸŒŸ

Hai Sobat Kredibel! Jangan lewatkan kesempatan emas untuk meningkatkan kompetensi dan karier Anda! ๐Ÿš€๐Ÿ’ผ

๐Ÿ’ก Tema: Sosialisasi Uji Kompetensi JF PBJ Mekanisme Penjenjangan
๐Ÿ—“๏ธ Tanggal: 08 Oktober 2024
โฐ Waktu: 13.00 - 15.00 WIB
๐ŸŒ Tempat: Online
๐ŸŽค Narasumber: Aisyah Khoirunnisa

๐Ÿ”— *Link Ms Teams & YouTube:*
MS Teams: [https://shorturl.at/xiZrI]
YouTube: [https://shorturl.at/GaKEl]

๐Ÿ’ฅ GRATIS dan TERBUKA untuk umum! ๐Ÿ’ฅ

Info lebih lanjut:
๐Ÿ“ž 0895 6132 96539
โœ‰๏ธ [email protected]

Jangan sampai ketinggalan! Yuk bergabung dan siapkan diri untuk sukses di uji kompetensi PBJ! ๐ŸŽฏ

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

02 Oct, 11:41


Beragamnya berbagai pilihan metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi konstruksi, perlu dilakukan pembahasan secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman terkait hal tersebut.
Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menginisiasi kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan bagi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema *Sharing Session Metode Evaluasi pada Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi* dengan narasumber dari Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 3 Oktober 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

02 Oct, 04:36


Selamat siang Bapak/Ibu,
Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP saat ini sedang menyusun program Pelatihan Calon Arbiter dalam PBJ.
Mohon ijin perkenannya untuk mengisi kuesioner Analisis Kebutuhan Pelatihan Calon Arbiter dalam PBJ dapat dilakukan melalui tautan: https://bit.ly/AKDCalonArbiterPBJ

Terima kasih

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

26 Sep, 06:37


LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pembuatan Surat Keputusan, Penayangan, Dan Penurunan Tayang Sanksi Daftar Hitam Pada Daftar Hitam Nasional Versi 3. Di mana Daftar Hitam Nasional versi 3 memiliki fitur pembuatan Surat Keputusan Penetapan, Penundaan, dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam. Dengan fitur pembuatan Surat Keputusan Penetapan, Penundaan, dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam maka tidak ada perbedaan antara tanggal Surat Keputusan dan tanggal penayangan atau tanggal penurunan tayang.

Mari berdiskusi bersama pada Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan. Pentas pengadaan minggu ini mengusung tema : *Peningkatan Kapasitas (PenTas) Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa dengan tema : "Sosialisasi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pembuatan Surat Keputusan, Penayangan, Dan Penurunan Tayang Sanksi Daftar Hitam Pada Daftar Hitam Nasional Versi 3โ€* dengan narasumber dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 26 September 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teems.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

18 Sep, 07:04


Salah satu dokumen yang dipersiapkan dalam tahapan persiapan mini-kompetisi Katalog Elektronik yaitu Dokumen Mini Kompetisi atau yang biasa disebut dengan Dokumen Kompetisi. Dalam rangka membahas lebih jauh terkait persiapan yang dilakukan untuk penyusunan dokumen kompetisi maka Kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan minggu ini mengusung tema โ€œSharing Session Penyusunan Dokumen Mini-Kompetisi Pada Katalog Elektronikโ€

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.30 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 19 September 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

12 Sep, 02:20


Dalam upaya meningkatkan transparansi pada saat pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, perlu melakukan langkah-langkah yang dapat mewujudkan pengadaan yang kredibel dengan menerapkan prinsip pengadaan.
Katalog elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Selain itu, pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian yang akurat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pekerjaan konstruksi jauh lebih mudah karena untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan dapat distandarkan, proses pengadaannya dapat melalui katalog elektronik.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas *(PenTas)* Pengadaan minggu ini mengusung tema : *โ€œSharing Session Pemanfaatan Katalog Konstruksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatanโ€*

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.30 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Jumat, 13 September 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

04 Sep, 09:11


Dalam dunia pengadaan, teori dan praktik sering kali menghadapi tantangan besar saat diimplementasikan dalam proyek nyata. Meskipun berbagai pedoman dan prosedur pengadaan telah dikembangkan untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan efisien, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan perbedaan signifikan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Hal ini terutama berlaku untuk proyek-proyek besar dan kompleks seperti Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Dalam praktiknya, pengadaan untuk proyek sebesar ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang tidak selalu tercakup dalam teori. Masalah-masalah seperti perubahan regulasi, perbedaan budaya dan praktek bisnis, serta ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi proses pengadaan dan hasil akhirnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teori pengadaan diterjemahkan ke dalam praktik nyata dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut diatasi.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan minggu ini mengusung tema : Realita Pengadaan, antara Teori vs Praktek Sharing Session: Advisor Proyek Pengadaan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dengan Narasumber Bapak Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng dan Bapak Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP.


Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 5 September 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

28 Aug, 04:04


Katalog Elektronik beserta proses E-Purchasing sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat. Dengan adanya katalog elektronik sektor konstruksi pengadaan berpotensi lebih cepat, proses pengadaan menjadi tercatat, transparan, dan tertelusur.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas *(PenTas)* Pengadaan minggu ini mengusung tema : *โ€œSharing Session implementasi E-Purchasing Katalog Elektronik Sektor Konstruksi di Kementerian PUPRโ€*

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 29 Agustus 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teems.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

22 Aug, 05:59


Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini dengan menawarkan banyak kemudahan dan membuat pekerjaan semakin praktis, pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Purchasing menjadi alternatif yang sangat menarik bagi pelaku pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penyedia. Namun dibalik adanya kemudahan tersebut, pengadaan melalui e-purchasing tentunya memiliki beberapa risiko yang perlu dimitigasi dengan baik agar tetap pada kaidah pengadaan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengenal lebih dalam terkait hal di atas, kami mengundang Bapak/Ibu pada kegiatan Peningkatan Kapasitas *(PenTas)* Pengadaan minggu ini yang mengusung tema :
*Sharing Session Evaluasi Kewajaran Harga untuk Pekerjaan Konstruksi*

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 22 Agustus 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teems.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

08 Aug, 06:04


Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini dengan menawarkan banyak kemudahan dan membuat pekerjaan semakin praktis, pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Purchasing menjadi alternatif yang sangat menarik bagi pelaku pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penyedia. Namun dibalik adanya kemudahan tersebut, pengadaan melalui e-purchasing tentunya memiliki beberapa risiko yang perlu dimitigasi dengan baik agar tetap pada kaidah pengadaan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengenal lebih dalam terkait hal di atas, kami mengundang Bapak/Ibu pada kegiatan Peningkatan Kapasitas *(PenTas)* Pengadaan minggu ini yang mengusung tema :
*Sharing Session Mitigasi risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Purchasing*

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 14.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 08 Agustus 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teems.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

01 Aug, 06:23


izin mengingatkan Bapak/Ibu

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

30 Jul, 04:25


Salah satu strategi yang sesuai untuk mengoptimalisasi pengadaan barang/jasa adalah melalui Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat menjadi upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan posisi tawar serta menghasilkan pengadaan dengan nilai manfaat sebesar-besarnya (value for money). Selain itu, secara administratif, dengan adanya konsolidasi akan memperkecil jumlah kegiatan pengadaan sehingga efisiensi dalam hal anggaran, teknis kegiatan, dan kebutuhan SDM dapat dicapai. Tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam penerapan strategi ini yaitu integrasi kebutuhan barang/jasa dan kebijakan anggaran masing-masing unit. pemenuhan atas barang/jasa pemerintah diupayakan semaksimal mungkin menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa .

Kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan minggu ini mengusung tema :
Sharing Session Penerapan Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik untuk Mencapai Value For Money โ€œKonsolidasi Reagen Kimia Badan Pengawas Obat dan Makananโ€.

Siapkan semangat terbaikmu dalam Pentas Pengadaan yang akan dilaksanakan pada:
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ“†: Kamis, 01 Agustus 2024
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Acara akan dilaksanakan secara daring pada Aplikasi Microsoft Teems.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

25 Jul, 06:07


izin mengingatkan Bapak/Ibu

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP

25 Jul, 01:47


Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenalkan adanya agen pengadaan. Kemudian LKPP telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan sebagai aturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengenalan dan implementasi agen pengadaan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, apakah nantinya akan menggeser peran pelaku pengadaan sebelumnya atau akan menyempurnakan sistem pengadaan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai target capaian value for money merupakan hal yang menarik untuk Diskusikan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas (PenTas) Pengadaan kali ini mengusung tema : โ€œSharing Session Best Practice Agen Pengadaan pada Pengadaan Core Tax Systemโ€ dengan Narasumber dari Manajer Proyek Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
yang akan dilaksanakan pada:

๐Ÿ“†: Kamis, 25 Juli 2024
โฐ: 13.00 WIB - Selesai
๐Ÿ–ฅ๏ธ: https://linktr.ee/pentaspengadaanlkpp

Mohon kehadiran Bapak/Ibu
Terimakasih ๐Ÿ™๐Ÿผ